Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PengupahanContoh Form Dokumen PHK Sesuai Aturan. Kewajiban Perusahaan sesuai Undang-undang No. Sementara itu pesangon kepada karyawan yang di-PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan bahwa. Ada berbagai macam langkah yang harus dilakukan. Perbedaan PKWT dan PKWTT Serta Perubahannya di UU Cipta Kerja. Selanjutnya, aturan untuk penyelesaian perkara PHK secara sepihak dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami. Aturan ini dimuat dalam UU Cipta Kerja tepatnya pada pasal 81 angka 42 yang juga memuat pasal 154A ayat 1 UU Ketenagakerjaan No. 5 April 2021 Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja PHK tidak harus didahului penetapan PHI, pengusaha cukup memberitahukan maksud dan alasan PHK. INDRAMAYU; NASIONAL; OLAHRAGA; GAYA HIDUP; Indeks; Terkini. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur ulang besaran pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang terkena PHK paling sedikit mendapatkan 1 bulan upah, yaitu berupa pesangon untuk mereka yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Materi pada artikel kali ini adalah mengenai Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Uang Pesangon. 35 tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta. Dari beberapa ketentuan UU No. Isi aturan tersebut: Pasal 61A Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh. Begitulah rata-rata perhitungan cuti yang dapat diuangkan. g. 1. Baca Juga: Pertanyaan Soal Aturan PHK Karyawan Terbaru. Pada Selasa (2/2/2021), semua RPP sudah dituntaskan sesuai dengan tenggat yang ditetapkan undang-undang. Dalam PP tersebut diatur tentang ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu :. Perbedaan Besaran Tarif Pajak Progresif. com. Efisiensi yang dilakukan tersebut bisa dilakukan dengan penutupan perusahaan atau tidak. Jika setelah diberikan SP 3 karyawan tetap tidak menunjukkan perubahan ke arah baik, maka perusahaan berhak melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan wajib memberikan pesangon sesuai aturan UU No. JAKARTA, KOMPAS. Sebelumnya aturan pesangon mengacu ke Undang–undang No. Simak selengkapnya bagaimana peraturan undang-undang ini. Itulah ulasan mengenai cara menghitung pesangon PHK 2022, khususnya mengenai rumus perhitungan pesangon PHK karyawan tetap. Namun, dalam hal PHK karena pekerja telah mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pemberitahuan tidak perlu dilakukan. Menurut pasal 61 Undang – Undang No 13/2003 mengenai tenaga kerja. Ketentuan ini. Adapun penjabaran lebih lanjut atas pemberitahuan maksud dan alasan PHK (“Pemberitahuan PHK”) ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. Peraturan Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja. Standar Aturan Resign Berdasarkan UU. Terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap. Peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur soal perhitungan pesangon pensiun untuk pekerja. id. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pengganti UU No. com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pekerja alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja. Peraturan PHK dalam Perpu Cipta Kerja. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/ buruh diterima bekerja. PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 2021/No. 36, LN. B. Perppu yang ditetapkan pada 30 Desember 2022 ini dibuat untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Suara. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pihak karyawan dan pengusaha. CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken aturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 35 Tahun 2021. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan. Bahkan, karyawan bisa dikenakan PHK apabila perusahaan telah memberikan SP sampai tiga kali. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Alasan diperbolehkannya PHK adalah hal-hal yang memperbolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Membaptis anak: 2 hari. com KOMPAS. Jika terjadi PHK, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang. Mirah menyebutkan PHK pegawai Smartfren ini disebut secara sepihak dan massal oleh manajemen perusahaan. 5. PP 35 Tahun 2021: Perjanjian Kerja, PHK, dan Pesangon – PP 35 Tahun 2021 merupakan peraturan pemerintah yang diturunkan dari UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang yang mengatur kompensasi karyawan yaitu UU No. Dikutip dari beleid RUU Cipta Kerja Pasal 154A, bahwa pemerintah membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan. Aturan mengenai pesangon karyawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Alasan terjadinya PHK Karyawan. Jumlah pesangon maksimal 9 kali upah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) telah mengubah, menghapus, dan mengatur baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Jadi jangan lupa untuk selalu memperbarui software payroll yang anda gunakan dengan adanya aturan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui UU No. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Aturan ini mencabut aturan lama dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang No. 33. Akan tetapi, karyawan PKWT berhak mendapatkan uang kompensasi jika terjadi PHK dengan syarat. PP yang mengatur perpanjangan PKWT UU Cipta Kerja adalah PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK. 000 = Rp 9. peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pendekatan kasus (case. PHK karena melakukan tindak pidana termasuk PHK yang tidak dapat pesangon. KOMPAS. 6648, jdih. Beberapa aturan baru mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan PP No. , dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Oktober 2020. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. Hukumonline. 2021/No. 1. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk. Istilah “dirumahkan” muncul pada ketentuan di bawah Undang-Undang, yakni pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. Kini, Uang Pisah masih diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta. H. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Bagaimana perhitungan sisa cuti yang dapat diuangkan? Berikut contoh perhitungan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat. No 2 dari 30 Berlaku Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2023 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Bandung : Citra Aditya Bakti. Dikutip dari Kompas. cipta kerja rpp. go. Foto: Istimewa. Menerima Upah yang LayakSedangkan pelarangan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 “adalah orang yang memiliki garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri” (bukti P7). Ketentuannya ada di Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1):Tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini adalah untuk menjelaskan aturan main yang harus dipahami serta menjadi patokan antara perusahaan dengan karyawan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP, cara klaim ini harus dilakukan oleh dua. 2. Uang Penghargaan Masa Kerja. ”. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan berkategori sangat berat maka, karyawan dapat langsung dikenakan PHK. Gak cuma itu, sudah banyak Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang telah menjamin kesejahteraanmu setelah di-PHK. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. Akan tetapi, Ida menyampaikan bagi para pekerja yang ingin meneruskan program JHT. 4. 13 tahun 2003. Ini baik secara proses ataupun hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan. BPJS Kesehatan Tetap Aktif hingga 6 Bulan Meski Kena PHK. Namun, jika Anda mengalami PHK, penting bagi Anda mengetahui apa saja hak. Pertanyaan tentang Aturan PHK Karyawan menurut UU Ciptaker. Aturan PHK Karena Karyawan mangkir. Contoh Perhitungan Uang Pesangon Karyawan. View Details. 2. Pasal 154A(3) (UU Penciptaan Lapangan Kerja No. Meski demikian, praktik ini sering dilakukan perusahaan yang mengalami kesulitan sebagai jalan tengah untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Rumor PHK yang dilakukan Shopee ini sebenarnya sudah beredar sejak Juni 2022 lalu. Sebelum dapat menghitung jumlah total uang yang dicairkan atas vakansi yang belum diambil, terdapat 3 hal yang harus. PHK karena Demi hukum. Besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK)/uang pisah didasarkan pada masa kerja karyawan. Sehingga dengan asumsi rumus sama maka perhitungan pesangon adalah: 1 x (2 x 9 + 1 x 10) = berarti 28 kali. id, prosedur PHK diawali dari pemberitahuan maksud dan alasan oleh. Pengaturan mengenai Uang Pisah sudah ada sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yangHubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Sebelum melakukan PHK, ada prosedur yang harus diperhatikan. 2. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. pada Senin, 1 Maret 2021. 1. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dulunya diatur melalui Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan telah pailit. Iuran peserta ini dibayarkan oleh perusahaan tempat peserta bekerja dan peserta yang merupakan. Foto: Van Tay Media/Unsplash. Hak Pesangon Karyawan PHK. Aturan Pesangon dalam Cipta Kerja. Isi aturan tersebut: Pasal 61A. Mengenai Aturan PHK. Hal ini tertulis di Pasal 155 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003). 000, tunjangan makan Rp500. Adapun perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (1) masa kerja karyawan; dan (2) alasan PHK karyawan. Ini Besaran Pesangon Korban PHK Akibat Efisiensi Perusahaan. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan; 3. Dalam pasal 156 Perppu Cipta Kerja, dijelaskan mengenai apa saja hak-hak yang wajib diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawannya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan jika mengalami PHK. Network. Alasan PHK berkaitan dengan aturan faktor kali besaran pesangon yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan bersangkutan. Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PHK karena keinginan buruh. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan. Ada aturan resmi yang mengatur PHK, tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian. Ketentuan besaran pesangon secara rinci dipaparkan dalam Pasal 156. Ini diatur dalam Pasal 156 UU. 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja (“UU No. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Alih Daya - Waktu Kerja - Waktu Istirahat - Pemutusan Hubungan Kerja - PHK - PKWT. Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap. Baca Juga: Aturan Baru Pencairan JHT bagi Karyawan Resign dan PHK Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021, Pasal 50, yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat, berhak atas:. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Alih Daya - Waktu Kerja - Waktu Istirahat - Pemutusan Hubungan Kerja - PHK - PKWT. Kompas. 3. Standar Peraturan PHK Karyawan. Aturan yang mengatur hal ini yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Larangan Pengusaha Melakukan PHK UU Ketenagakerjaan Terbaru. Program yang diberi nama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Alasan PHK ini memengaruhi jenis kompensasi yang diterima karyawan, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang penggantian hak cuti, dan uang pisah. (Shutterstock) JAKARTA, KOMPAS. 000. 000. Maka untuk perhitungan pesangon karyawan yang berhak diterima oleh karyawan tersebut adalah sebagai berikut: Uang Pesangon = 3 x Rp 3. Ketentuan Surat Peringatan Karyawan. Perusahaan hanya dapat mem-PHK dengan alasan sebagai berikut: 1. 1.